Cegah Kepala Desa Terjerat Kasus Hukum

GRESIK – Para kepala desa (Kades) tengah waswas. Itu menyusul banyaknya Kades yang terjerat perkara hukum karena penyimpangan dana desa. Mereka butuh melek aturan.

Wakil Bupati Moh. Qosim mencontohkan Kades dari Madura dan Sidoarjo yang tergelincir karena kasus korupsi. Bisa jadi mereka terjerat kasus karena belum paham benar soal aturan.

”Karena mereka tidak tahu persoalan hukum,” ujarnya setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Gresik (Unigres) dan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas. MoU itu berisi pendampingan hukum bagi Desa Sukorejo.

Berdasar MoU tersebut, mahasiswa Unigres akan melakukan pembinaan selama 21 hari di desa setempat. Qosim meminta puluhan mahasiswa itu bisa merekam dinamika masyarakat. Apa pun itu. Bila tidak bisa diselesaikan di desa, persoalan bisa dilaporkan ke Pemkab Gresik. ”Sehingga pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan itu,” tambahnya.

Di sisi lain, Qosim meminta para Kades di Gresik mau introspeksi. Berkaca pada kasus di sejumlah kabupaten/kota lain, jangan sampai ada Kades di Kota Pudak yang harus berurusan dengan hukum karena dana desa.

Ada empat produk desa yang bakal dipelototi dari sisi hukum. Yaitu alokasi dana desa (ADD), peraturan desa (perdes), badan usaha milik desa (BUMDes), serta sertifikasi tanah.

Camat Kebomas Sutrisno menambahkan, saat ini desa-desa mendapatkan banyak kuncuran dana. Antara lain ADD, dana bantuan pusat, dan dana bagi hasil. ”Bila dirata-rata, desa di Kecamatan Kebomas mendapatkan Rp 1,4 miliar per tahun,” kata Sutrisno. (yad/c11/roz)

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *