FH Unigres Jadikan Sukorejo Desa Binaan

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Fakultas Hukum Universitas Gresik (FH Unigres) menjalin kerjasama berupa desa binaan dengan pemerintahan Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas, terkait penelitian dan pengabdian masyarakat yang salah satu diantaranya berbentuk pendampingan penggunaan Dana Desa (DD) yang sekarang menjadi sorotan penegak hukum.

Penandatanganan MoU tersebut, dilakukan Dekan FH Unigres, Suyanto dengan Kades Sukorejo Fatkhur Rokhman di balai desa setempat, disaksikan Wakil Bupati Gresik HM Qosim, Camat Kebomas Sutrisno dan Sukiyat Rektor, dalam moment tersebut bersamaan dengan pembukaan KKN 2017 Fakultas Hukum. Sukiyat Rektor Unigres menegaskan Mahasiswa fakultas hukum harus dapat bermanfaat kepada masyarakat dan dapat mengamalkan ilmunya di masyarakat.

Ditempat yang sama, Wabup Qosim dalam sambutannya meminta agar mahasiswa selama KKN merekam semua dinamika masyarakat, segala permasalahan yanga ada dalam masyarakat, Bila tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, permasalahan itu bisa ditindaklanjuti di tingkat pemkab.

“Agar kami di pemerintah kabupaten, bisa segera menuntaskan permasalahan tersebut, kehadiran KKN Fakultas Hukum Unigres sangat membantu kami mewujudkan Gresik lebih baik dan untuk itu kami tunggu hasil laporan kegiatannya,” ujar Wabup HM Qosim dihadapan para mahasiswa FH Unigres.

Dalam kesempatan tersebut Qosim di dampingi Dekan Fakultas Hukum, Rektor Unigres dan Muspika Kebomas secara resmi membuka pelaksanaan KKN 46 Mahasiswa Fakultas Hukum Unigres di Desa Sukorejo yang berlangsung sampai tanggal 27 Agustus.

“Dengan ucapan bismillah KKN Fakultas Hukum Unigres resmi saya buka, semoga dapat menjadikan Unigres dan Gresik semakin lebih baik”, ujar wabup.

Menurut Dekan FH Unigres, sebagai satu-satunya fakultas hukum yang terakreditasi BAN PT dengan predikat B di Kabupaten Gresik ingin mewujudkan tri dharma perguruan tinggi salah satunya lewat mou yang berisikan dua point dalam MoU tersebut. yakni tentang penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa yang hal tersebut dapat berupa pendampingan pembuatan LPJ alokasi dana desa (ADD), peraturan desa (Perdes), badan usaha milik desa (Bumdes) dan sertifikasi tanah.

“Melalui momen Sukorejo sebagai desa binaan FH Unigres ini, saya berharap Sukorejo dapat mempelopori secara nasional keterbukaan pengelolaan dan penggunaan dana desa, dan saya yakin hal tersebut dapat terwujud apalagi kades nya adalah seorang aktifis yang peduli pada rakyatnya dan secara keilmuan kami dari fakultas hukum menjadi mentor,” ujar kandidat doktor ini. (san)

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *